| Sasaran Strategis | Indikator | Alasan Pemilihan Indikator | Formulasi Pengukuran | Definisi Operasional | Tipe Penghitungan | Positif/Negatif | Sumber Data | Penanggung Jawab | Satuan | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAHUN-1 | TAHUN-2 | TAHUN-3 | TAHUN-4 | TAHUN-5 | |||||||||||||||
| Traget | Rp | Traget | Rp | Traget | Rp | Traget | Rp | Traget | Rp | ||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| Terwujudnya masyarakat sehat dan tangguh | Angka Harapan Hidup (tahun) | Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. |
 |
Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi moralitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. | Non Kumulatif | Positif | Badan Pusat Statistik | Dinas Kesehatan | tahun | 77,29 | 68.039.725.057 | 77,33 | 72.122.105.856 | 77,36 | 76.449.431.552 | 77,40 | 81.036.402.688 | 77,43 | 85.898.584.064 |
| Terwujudnya Pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan, dan berkelanjutan | Laju Inflasi | Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi sejauh mana kecenderungan meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Indikator ini juga digunakan untuk indeksasi upah dan tu |
 |
Inflasi merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Ada barang yang harganya naik dan ada yang tetap. Namun, tidak jarang ada barang/jasa yang harganya justru turun. Hitungan perubahan harga terse | Non Kumulatif | Badan Pusat Statistik | Sekretariat Daerah didukung oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas P |
% | 2,19 | 40.122.627.584 | 1,94 | 42.524.585.728 | 2,13 | 45.076.059.904 | 2,09 | 47.780.624.384 | 2,05 | 50.647.462.400 | |
| PDRB per kapita | Indikator PDRB per kapita dipilih untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah. |
 |
Nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu |
Non Kumulatif | Positif | Badan Pusat Statistik | Sekretariat Daerah didukung oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
rupiah | 97.956.890,00 | 102.879.440,00 | 108.264.383,00 | 114.157.465,00 | 120.490.619,00 | ||||||
| Pertumbuhan ekonomi | Indikator Pertumbuhan Ekonomi dipilih untuk melihat tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Semakin tinggi petumbuhan ekonomi mencerminkan tingkat produktivitas & potensi daya saing daerah. |
 |
Pertumbuhan ekonomi adalah Pertumbuhan ekonomi dari tahun t-1 ke tahun t. |
Non Kumulatif | Positif | Badan Pusat Statistik | Sekretariat Daerah didukung oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengem |
% | 4,96 | 5,48 | 5,69 | 5,90 | 6,01 | ||||||
| Terwujudnya Infrastruktur dan lingkungan kota yang nyaman, berbudaya, dan tangguh | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | IKLH merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup baik kualitas air, kualitas udara maupun tutupan lahan. IKLH untuk mengkondisikan pen |
 |
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat kualitas lingkungan hidup suatu wilayah dengan 3 komponen didalamnya yaitu kualitas air, kualitas udaha, dan kualitas tutupan lahan. |
Non Kumulatif | Positif | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup didukung oleh Badan Pusat Statistik, Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas P |
Angka | 58,23 | 167.847.714.816 | 58,31 | 187.830.484.992 | 58,38 | 196.376.076.288 | 58,46 | 204.748.853.248 | 58,54 | 214.226.432.000 |
| Indeks Williamson | Indeks Williamson dipilih untuk mengukur ketimpangan pendapatan atau mengetahui seberapa besar kesenjangan antar wilayah kecamatan di Kota Surakarta. |
 |
Indeks Williamson merupakan ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan atau kesenjangan antar wilayah kecamatan yang didapatkan dengan menggunakan PDRB per kapita yang dikaitkan dengan jumlah penduduk per daerah. |
Non Kumulatif | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh Badan Pusat Statistik |
Angka | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | |||||||
| Rasio Infrastruktur dalam kondisi baik | Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi program pembangunan lintas sektor urusan pekerjaan umum dan penataan ruang untuk mendukung pencapaian kondisi kota yang cerdas (smart), nyaman, berbudaya dan tangguh. |
 |
Perbandingan akumulasi dari jalan kondisi mantap (jalan kota dan jalan lingkungan), jembatan kondisi baik dan drainase perkotaan kondisi baik (drainase kota dan drainase lingkungan) dengan jumlah infrastruktur perkotaan kondisi baik. |
Kumulatif | Positif | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
% | 90,06 | 90,92 | 91,84 | 92,76 | 93,65 | ||||||
| Meningkatnya Pembangunan Sumber daya masyarakat yang kreatif, unggul, dan berbudaya maju | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | IPG digunakan untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia yang sudah memasukkan aspek gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pen |
 |
IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Lakilaki. Selain itu, IPG merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia. |
Non Kumulatif | Positif | Badan Pusat Statistik | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didukung oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pedagangan, Dinas Koperasi Usaha |
Angka | 96,86 | 228.621.914.880 | 96,87 | 244.239.230.464 | 96,88 | 259.093.585.152 | 96,89 | 274.639.200.000 | 96,90 | 280.204.479.104 |
| Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | IPM sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan Reformasi Sosial dan Pembangunan Sumber daya manusia untuk menghasilkan kualitas hidup unggul. IPM merupakan indeks komposit yang dihitung dari (a) dimensi kesehatan (Angka Harapan Hidup/AHH); (b) |
 |
IPM didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (a process of enlarging the choice of people). IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: lamanya hidup, pengetah |
Non Kumulatif | Positif | Badan Pusat Statistik | Sekretariat Daerah didukung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan, D |
Angka | 83,11 | 83,56 | 84,02 | 84,48 | 84,94 | ||||||
| Laju pertumbuhan penduduk | Laju Pertumbuhan Penduduk menunjukan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Perubahan jumlah penduduk merupakan variabel pemaruh keberhasilan pembangunan, karena jumlah penduduk menjadi pembagi atau pembobot capaian pe |
 |
Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. |
Non Kumulatif | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didukung oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
% | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | |||||||
| Pertumbuhan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya yang ditetapkan | Indikator ini dipilih untuk menilai upaya peningkatan ketahanan budaya dan kontribusi sektor kebudayaan di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Persentase Pertumbuhan Obyek Pemajuan Wari |
 |
Indikator Pertumbuhan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan sebagai obyek pemajuan kebudayaan (%) berdasarkan Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda, sedangkan Pertumbuhan warisan budaya |
Kumulatif | Positif | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
% | 37,50 | 46,33 | 48,42 | 50,48 | 54,05 | ||||||
| Tingkat Pengangguran Terbuka | Penurunan tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran untuk meningkatkan pembangunan sumber daya masyarakat yang kreatif, unggul dan berbudaya maju. |
 |
Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. |
Non Kumulatif | Negatif | Badan Pusat Statistik | Dinas Tenaga Kerja didukung oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, D |
% | 6,70 | 6,20 | 5,70 | 5,30 | 4,80 | ||||||
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas dan akuntabel dilandasi kearifan budaya lokal | Capaian kinerja sasaran pembangunan daerah (RPJMD) | Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kapasitas tata kelola pemerintahan yang reponsif, akuntabel, dan inovatif dalam tingkat akuntabilitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan dari aspek capaian sasaran pembangunan sesuai |
 |
Rata-rata perbandingan antara realisasi kinerja tujuan RPJMD tahun n dengan target kinerja tujuan RPJMD tahun n |
Non Kumulatif | Positif | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (berdasar input data dari seluruh OPD) |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
% | 80,00 | 156.269.714.144 | 80,00 | 164.635.894.080 | 80,00 | 177.676.573.472 | 80,00 | 186.877.620.896 | 85,00 | 198.938.207.904 |
| Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah digunakan untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. |
 |
Berdasarkan Permendagri 19 Tahun 2020, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan kondisi ideal yang memberikan gambaran tentang pengelolaan keuangan daerah ang dilihat dari : a. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran meliputi keseuaia |
Non Kumulatif | Positif | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pendapatan Daerah |
Huruf | B | A | A | A | A | ||||||
| Indeks reformasi birokrasi | Indeks Reformasi Birokrasi digunakan untuk mengukur birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-n |
 |
Indeks Reformasi birokrasi mengukur 8 area perubahan: (i) organisasi; (ii) tata laksana; (iii) SDM Aparatur; (iv) peraturan perundang-undangan; (v) pengawasan; (vi) akuntabilitas; (vii) pelayanan publik; (viii) budya kerja aparatur (culture set an |
Non Kumulatif | Positif | Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah didukung Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Administrasi Kep |
Angka | 73,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 86,00 | ||||||
| Nilai Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi | Nilai Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK) menunjukkan potensi dan progress pembangunan TIK suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK. Nilai Pembangunan TIK diukur dari 7 indikator yang terbagi dalam 3 dim |
 |
Nilai TIK merupakan suatu ukuran yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK. |
Non Kumulatif | Positif | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian didukung oleh Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Angka | 7,82 | 8,21 | 8,58 | 8,85 | 9,12 | ||||||
| Terwujudnya penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan | Angka Kemiskinan | Penurunan angka kemiskinan mengindikasikan keberhasilan upaya Inklusivitas pembangunan kota dalam Pemenuhan kebutuhan hak dasar, untuk perwujudan misi jangka panjang kota Reformasi Sosial dan Pembangunan Sumber daya manusia yang sehat, kreatif, p |
 |
Persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK). |
Non Kumulatif | Negatif | Badan Pusat Statistik | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalia |
% | 8,25 | 44.750.610.432 | 7,89 | 77.603.143.680 | 7,56 | 82.259.337.216 | 7,23 | 87.194.894.336 | 6,92 | 92.426.592.256 |
| Ketimpangan pendapatan (ukuran Bank Dunia) | Indikator Ketimpangan Pendapatan (Ukuran Bank Dunia) dipilih untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan. Indikator ini untuk melihat pencapaian sasaran menurunnya angka kemiskinan dan ketimpangan. |
 |
Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20 % penduduk dengan pendapatan tinggi. |
Non Kumulatif | Positif | Badan Pusat Statistik |
Sekretariat Daerah didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
% | 17,95 | 19,36 | 18,15 | 19,70 | 19,76 | ||||||
| Rasio kawasan kumuh | Indikator rasio kawasan kumuh mengindikasikan upaya inklusivitas pembangunan pemenuhan kebutuhan hak dasar, menuju kota berkarakter budaya unggul. |
 |
Perbandingan luas lingkungan permukiman kumuh dalam suatu wilayah/kota. |
Kumulatif | Negatif | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup |
% | 2,30 | 1,99 | 1,56 | 1,10 | 0,67 | ||||||
| Terbentuknya Pembangunan mental masyarakat yang berkarakter dan Kota yang tangguh | Persentase penyelesaian pelanggaran K4 | Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan lintas sektor berhasil untuk menurunkan pelanggaran dan meningkatkan penyelesaian K4 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan, Kesehatan |
 |
Persentase jumlah pelanggaran K4 yang telah tertangani dalam periode satu tahun. |
Non Kumulatif | Positif | Satuan Polisi Pamong Praja |
Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Polotik dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | % | 96,00 | 5.789.674.432 | 96,10 | 9.261.096.768 | 96,20 | 9.930.352.640 | 96,50 | 10.477.789.952 | 96,70 | 11.145.814.528 |