sampai tahun 

# Indikator Satuan Thn 2019 (%)
1 Rasio elektrifikas % (Persentase) 0
2 Konsumsi listrik per kapita -0
3 Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga -0
4 Rasio penggunaan gas rumah tangga -0
5 Bauran energi terbarukan % (Persentase) 0
6 Intensitas energi primer -0
7 Laju pertumbuhan PDB per kapita -7.69
8 PDB per kapita. -92386.93235
9 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun % (Persentase) 0
10 Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin % (Persentase) 0
11 Persentase tenaga kerja formal % (Persentase) 62.66
12 Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian % (Persentase) 0
13 Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan % (Persentase) 0
14 Upah rata-rata per jam kerja -0
15 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur % (Persentase) 4.18
16 Tingkat setengah pengangguran % (Persentase) 0
17 Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET) % (Persentase) 0
18 Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3 -0
19 Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB % (Persentase) 0
20 Jumlah wisatawan mancanegara -32317
21 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara -5321517
22 Jumlah devisa sektor pariwisata -0
23 Jumlah pekerja pada sektor pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja % (Persentase) 0
24 Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa -0
25 Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum) -0
26 Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit % (Persentase) 0
27 Kondisi mantap jalan nasional -0
28 Panjang jalan tol -0
29 Panjang jalur kereta api -0
30 Jumlah bandara -0
31 Jumlah dermaga penyeberangan -0
32 Jumlah pelabuhan strategis -0
33 Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita % (Persentase) 8.46
34 Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur % (Persentase) 5.88
35 Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur % (Persentase) 27.01
36 Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri. % (Persentase) 0
37 Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit % (Persentase) 0
38 Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur -0
39 Presentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca % (Persentase) 1347698.48
40 Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB % (Persentase) 0
41 Proporsi penduduk terlayani mobile broadband % (Persentase) 92.7
42 Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam % (Persentase) 75.83
43 Proporsi individu yang menggunakan internet % (Persentase) 70.66
44 Koefisien Gini -0
45 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur % (Persentase) 8.7
46 Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan -0
47 Jumlah Desa Tertinggal -0
48 Jumlah Desa Mandiri -0
49 Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal % (Persentase) 0
50 Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal % (Persentase) 0
51 Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. % (Persentase) 0
52 Indeks Kebebasan Sipil -0
53 Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). -0
54 Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan -21
55 Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional. -0
56 Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat. % (Persentase) 0
57 Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan % (Persentase) 0
58 Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan -0
59 Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi -0
60 Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya % (Persentase) 0
61 Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. % (Persentase) 0
62 Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. % (Persentase) 0
63 Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB. % (Persentase) 0
64 Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa. % (Persentase) 0
65 Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular. -0
66 Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK). % (Persentase) 88.5
67 Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Pedesaan. % (Persentase) 87.55
68 Proporsi penduduk terlayani mobile broadband % (Persentase) 86.58
69 Proporsi individu yang menggunakan internet. % (Persentase) 70.66
70 Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet. % (Persentase) 7.32
71 Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia. -0
72 Rata-rata tarif terbobot di negara mitra Free Trade Agreement (FTA) (6 negara). -0
73 Pertumbuhan ekspor produk non migas. % (Persentase) 0
74 Tersedianya Dashboard Makroekonomi. -0
75 Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). -2
76 Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). -0
77 Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik. % (Persentase) 100
78 Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama. % (Persentase) 84.38
79 Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa). -0
80 Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target. % (Persentase) 0
81 Jumlah negara yang memiliki Undang-Undang statistik nasional yang tunduk pada prinsipprinsip fundamental Statistik Resmi -0
82 Review Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. -0
83 Tersusunnya National Strategy for Development of Statistics (NSDS). -0
84 Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga. -0
85 Persentase Kementerian/ Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/ atau pranata komputer. % (Persentase) 0
86 Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer Kementerian/ Lembaga. % (Persentase) 0
87 Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020. -0
88 Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register). -0
89 Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website. -42369
90 Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS). % (Persentase) 98.96
91 Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. % (Persentase) 73.08
92 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. % (Persentase) 8.7
93 Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. % (Persentase) 0
94 Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. % (Persentase) 0
95 Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. % (Persentase) 5.45
96 Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan. -15785
97 Persentase perempuan pernah kawin umur 15- 49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. % (Persentase) 0
98 Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap % (Persentase) 0
99 Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. % (Persentase) 69.67
100 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. % (Persentase) 98.04
101 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. % (Persentase) 86.54
102 Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. % (Persentase) 0
103 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat. -97.77
104 x -79.84
105 Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. % (Persentase) 98.45
106 Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN % (Persentase) 0
107 Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang -0
108 Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. -99%
109 Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. -0
110 Pendampingan psikososial korban bencana sosial. -0
111 Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. % (Persentase) 0
112 Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. Tidak ada (Tidak ada) 0
113 Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Tidak ada (Tidak ada) 0
114 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. Tidak ada (Tidak ada) 0
115 Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. % (Persentase) 0
116 Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah % (Persentase) 0
117 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). -0
118 Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. % (Persentase) 0
119 Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. -0
120 Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. % (Persentase) 0
121 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita. % (Persentase) 1.36
122 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. % (Persentase) 1.36
123 Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. % (Persentase) 0.89
124 Prevalensi anemia pada ibu hamil. % (Persentase) 10.51
125 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. % (Persentase) 79.60
126 Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. -94,8
127 Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). % (Persentase) 2591000
128 Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas. Tidak ada (Tidak ada) 0
129 Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui. -0
130 Angka Kematian Ibu (AKI). -41.08
131 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. -100
132 Persentase perempuan pernah kawin umur 15- 49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. % (Persentase) 100
133 Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup. -6.06
134 Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. -3.18
135 Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup. -4.93
136 Persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. % (Persentase) 99.38
137 Prevalensi HIV pada populasi dewasa. -0.03
138 Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. -319.61
139 Kejadian Malaria per 1.000 orang. -0
140 Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria. -1
141 Persentase kabupaten/ kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B. % (Persentase) 1
142 Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). % (Persentase) 0.001
143 Jumlah provinsi dengan Eliminasi Kusta. -0
144 Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I). -0
145 Persentase merokok pada penduduk umur �18 tahun. % (Persentase) 0.61
146 Prevalensi tekanan darah tinggi. % (Persentase) 26.13
147 Prevalensi obesitas pada penduduk umur �18 tahun. % (Persentase) 2.57
148 Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri. % (Persentase) 0
149 Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. Tidak ada (Tidak ada) 0
150 Jumlah penyalah guna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis. Tidak ada (Tidak ada) 0
151 Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi Tidak ada (Tidak ada) 0
152 Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan. Tidak ada (Tidak ada) 0
153 Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/ dibantu. Tidak ada (Tidak ada) 0
154 Prevalensi penyalahgunaan narkoba. % (Persentase) 0
155 Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur �15 tahun dalam satu tahun terakhir. % (Persentase) 0
156 Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. % (Persentase) 68.21
157 Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. % (Persentase) 69,67
158 Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern. % (Persentase) 31.32
159 Angka kelahiran pada perempuan umur 15-49 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR). % (Persentase) 12
160 Total Fertility Rate (TFR). -1.7
161 Unmet Need Pelayanan Kesehatan. % (Persentase) 0
162 Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk. % (Persentase) 94.89
163 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). % (Persentase) 94.89
164 Proporsi Kematian Akibat Keracunan. % (Persentase) 0
165 Persentase merokok pada penduduk umur �15 tahun. % (Persentase) 17.84
166 Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. % (Persentase) 100
167 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. -4.31
168 [TES]Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. -0
169 Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. % (Persentase) 0
170 Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. % (Persentase) 0
171 Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B. % (Persentase) 0
172 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. % (Persentase) 103.86
173 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat. % (Persentase) 98.91
174 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA / sederajat. % (Persentase) 102.12
175 Rata-rata lama sekolah penduduk umur�15 tahun. -0
176 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia dini (PAUD). % (Persentase) 86.50
177 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/sederajat. % (Persentase) 102.12
178 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT). % (Persentase) 0
179 Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). % (Persentase) 0
180 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) MA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi. -99,60
181 Persentase angka melek aksara penduduk umur �15 tahun. % (Persentase) 97.53
182 Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun. % (Persentase) 100
183 Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). % (Persentase) 0
184 Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang. Tidak ada (Tidak ada) 0
185 Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. % (Persentase) 0
186 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. Tidak ada (Tidak ada) 9
187 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. % (Persentase) 0
188 Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. % (Persentase) 0,00019
189 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. % (Persentase) 0,000022
190 Persentase kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. % (Persentase) 0,000072
191 Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. % (Persentase) 0
192 Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25- 49 tahun. Tidak ada (Tidak ada) 0
193 Angka kelahiran pada perempuan umur 15- 19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). -0
194 Angka Partisipasi Kasar (APK)SMA/ SMK/MA/ sederajat. % (Persentase) 0
195 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. % (Persentase) 20
196 Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. % (Persentase) 0
197 Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. -0
198 Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). % (Persentase) 19.12
199 Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. % (Persentase) 0
200 Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi. Tidak ada (Tidak ada) 1
201 Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam. % (Persentase) 75.83
202 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. % (Persentase) 98.04
203 Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. (m3/dtk) ((m3/dtk)) 0
204 Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. % (Persentase) 0
205 Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. % (Persentase) 0
206 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. % (Persentase) 86.54
207 Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Tidak ada (Tidak ada) 0
208 Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). Tidak ada (Tidak ada) 0
209 Jumlah kabupaten/ kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal. Tidak ada (Tidak ada) 0
210 Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. Tidak ada (Tidak ada) 0
211 Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT). Tidak ada (Tidak ada) 0
212 Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja % (Persentase) 0
213 Kualitas air danau. Tidak ada (Tidak ada) 0
214 Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri. Tidak ada (Tidak ada) 0
215 Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). -0
216 Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi. -0
217 Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. -0
218 Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS Lintas Negara yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas negara. -0
219 Luas pengembangan hutan serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk memulihkan kesehatan DAS. -0
220 Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. -0
221 Kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air. -0
222 Jumlah DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan. -0
223 Jumlah DAS prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah. -0
224 Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya. -0
225 Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%. -0
226 Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya -0
227 Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi. -0
228 Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya. -0
229 Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. -0
230 Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP). -0
231 Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP. -0
232 Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan % (Persentase) 0
233 Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar. -0
234 Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama. -0
235 Jumlah metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). -0
236 Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan. -0
237 Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil -1
238 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang -0
239 Indeks Risiko Bencana (IRB) Indonesia -0
240 Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk. -0
241 Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. -0
242 Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. -0
243 Persentase sampah perkotaan yang tertangani. % (Persentase) 0
244 Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan. -0
245 Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang. -8.47
246 Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi. -0
247 Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana. % (Persentase) 0
248 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. -0
249 Jumlah kolaborasi tematik quickwins program. -0
250 Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru. -0
251 Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). % (Persentase) 100
252 Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. -0
253 Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 -0
254 Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister -0
255 Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister. -0
256 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. -0
257 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang -0
258 Dokumen Biennial Update Report (BUR). -0
259 Dokumen pelaporan penurunan emisi GRK. -0
260 Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional -0
261 Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan -0
262 Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman. % (Persentase) 0
263 Jumlah luas kawasan konservasi perairan. Ha (Hektar) 0
264 Persentase kepatuhan pelaku usaha. % (Persentase) 0
265 Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil. -0
266 Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan. -0
267 Jumlah nelayan yang terlindungi. -0
268 Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS. -0
269 Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan. % (Persentase) 0
270 Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya. Ha (Hektar) 0
271 Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem. -0
272 Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan. -0
273 Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. % (Persentase) 0
274 Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas. % (Persentase) 0
275 Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetika. -0
276 Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi % (Persentase) 0
277 Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada lembaga konservasi. -0
278 Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati. -0
279 Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. -0
280 Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi. % (Persentase) 0
281 Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir -2
282 Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. -0
283 Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. -0
284 Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. -0
285 Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. -0,000093
286 Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan. -0,00028
287 Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. -0
288 Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi. -15
289 Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi. -0
290 Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum -0
291 Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan. -0
292 Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). -0
293 Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. -0
294 Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota). -0
295 Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota) -68,74
296 Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan. -100
297 Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota). -62,39
298 Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota). -87,45
299 Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). % (Persentase) 20
300 Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). % (Persentase) 53%
301 Indeks Lembaga Demokrasi. -0
302 Indeks Kebebasan Sipil. -0
303 Indeks Hak-hak Politik. -0
304 Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur. % (Persentase) 0
305 Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. % (Persentase) 0
306 Persentase anak yang memiliki akta kelahiran % (Persentase) 96.88
307 Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). -0
308 Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan. -21
309 Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori, dan/ atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi. -1
310 Tersedianya Badan Publik dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. -95
311 Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi. % (Persentase) 100
312 Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. -1
313 Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles. -0
314 Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. -0
315 cek indikator setwan Kws (Kawasan) -